MaTA : Kalau Tidak Sesuai Mekanisme Hukum,Mendagri Segera Meluruskan

MaTA : Kalau Tidak Sesuai Mekanisme Hukum,Mendagri Segera Meluruskan

0
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian

wali-news.com, Banda Aceh – Mutasi pejabat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang dilakukan Gubernur Aceh merupakan sebuah pelanggaran hukum yang kemudian implikasi dari kebijakan tersebut pada tindak pidana korupsi dan kebijakan ilegal,hal ini disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA),Alfian usai mengikuti dialog ringan insan kampus di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah),Banda Aceh, Kamis (16/3)

Menurutnya disebabkan adanya pelanggaran hukum maka akan ada kehilangan uang negara dari kebijakan mutasi yang dianggap ilegal tersebut.

“Pejabat yang baru di lantik akan beresiko terjerat tindak pidana korupsi, berdasarkan kebijakan tersebut merupakan hal yang melanggar hukum,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan mutasi tersebut terkesan dipaksakan,sehingga memunculkan dualisme dalam pemerintahan.

“Ini terkesan dipaksakan dan berindikasi munculnya dualisme,makanya kami berharap Mendagri segera memastikan bahwa kalau ini tidak sesuai dengan mekanisme hukum harus segera diluruskan,”tegasnya.

Disinggung tentang adanya jual beli jabatan dalam pemerintahan Aceh,Alfian mengaku hampir di setiap ada mutasi jabatan pihaknya selalu mendapatkan ada laporan jual beli jabatan tersebut.

“Kita selalu mendapatkan informasi bahwa ada jual beli jabatan diserap mutasi,walaupun secara mekanisme kerja kita sulit membuktikannya.Kita berharap tim Saber pungli Aceh untuk melakukan monitoring serta melakukan pencegahan tersebut,”harapnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Gelapkan Uang Penjualan Mobil Titipan, Pemilik showroom Duta Mobil di Ciduk Polisi

Wali-news, Banda Aceh – Kepolisian Daerah Aceh, Jumat