Memperingati Hardiknas, Pernyataan Sikap Kelompok GPM Halmahera Selatan

Memperingati Hardiknas, Pernyataan Sikap Kelompok GPM Halmahera Selatan

0

Dinamika dan suasana di Hari Buruh Internasional atau yang biasa dikenal (MayDay) kerap kali diwarnai aksi protes massa di seluruh Indonesia, bentuk dan jenis protes seperti Aksi Mogok kerja menjadi bagian dari bentuk aksi protes tersebut. Bukan hanya pada hari buruh, tetapi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) juga kerap diwarnai aksi protes atau dijadikan momentum untuk kembali memberi kritikan terahadap pemerintah.

Pada momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional kelompok Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan menyoroti banyaknya perusahaan di wilayah Kab. Halsel yang tidak setara dengan kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah lingkar tambang. Selain itu GPM Halsel juga menyoroti adanya pertambangan emas ilegal di Desa Kusubibi yang hingga sampai saat ini belum ditutup oleh pemerintah daerah lantaran telah banyak merusak lingkungan.

Untuk itu, Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Harmain Rusli S. Sos menyampaikan pernyataan sikap kelompoknya, antara lain :

  1. Meminta dan mendesak Presiden RI agar mencabut kembali PP Nomor 57 tahun 2021 Tentang standar pendidikan nasional.
  2. Mendesak Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, agar tegas atas Pembuangan tailing di laut kep. Obi, Kerusakan Hutan dan lingkungan di wilayah provinsi Maluku utara oleh Investor.
  3. Meminta kepada para investor pertambangan di Maluku utara umumnya dan khususnya di Halmahera Selatan, agar menghentikan intimidasi terhadap para pekerja buruh lokal dan memberikan hak-haknya sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.
  4. Meminta KPK RI Untuk mengusut Tuntas Kasus dugaan pemalsuan dokumen 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku utara.
  5. Meminta Pemerintah Halmahera Selatan Menghentikan aktivitas Tambang illegal di Kusubibi Kab. Halmahera Selatan.
  6. Mendesak Kepada Pemerintah agar mempercepat Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Nasional yang ada di Kepulauan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
  7. Meminta kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum atas hak-hak para buruh lokal di Maluku uatara umum nya dan khususnya di Halmahera Selatan.
  8. Mendesak Kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, agar segera melakukan Proses Pembayaran gaji bagi para Guru Halsel Cerdas (GHC) Halsel.
  9. Jika dalam waktu dekat ini pemerintah Provinsi Malut umum nya dan khususnya pemerintah kabupaten Halmahera Selatan tidak serius menyelesaikan poblem tersebut maka kami tidak segan-segan untuk menggalang kekuatan rakyat yang  besar dan menciptakan mosi tidak percaya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Ramadhan, Remaja Pemuda Mandaong Menggelar Bakti Sosial Kepada Yayasan di Kab. Halsel

Pada perayaan bulan suci Ramadhan ini, Kelompok Remaja