MONEV DPRA Gelar RDPU Bahas Raqan Perubahan Ketiga Tentang Migas dan Dana Otsus

MONEV DPRA Gelar RDPU Bahas Raqan Perubahan Ketiga Tentang Migas dan Dana Otsus

0

wali-news.com, Banda Aceh – Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Selasa (9/10).

Saat membuka Rapat, Pimpinan DPRA, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, MM saat didampingi Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si, mengatakan, Pengelolaan Dana Otsus Sebagai salah satu sumber pendapatan Aceh, perlu dikelola secara tertib, taat peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, Akuntabel dan Transparan serta memperhatikan rasa keadilan, Kepatuhan dan Manfaat untuk masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mendapatkan Tambahan Dana untuk membiayai program Pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota yang mana tambahan dana ini berasal dari Pajak yang diterima Pemerintah Pusat atas minyak dan gas yang di ambil dari perut bumi Aceh dan lalu di”setor” oleh perusahaan pengelola tambang minyak atau gas tersebut kepada Pemerintah Pusat.” terang Muharuddin.

Muharuddin menjelaskan walaupun tidak dapat diketahui jumlah pasti yang diperoleh Pemerintah Pusat dari Pihak Pengelola Tambang Minyak atau Gas yang bekerja di Aceh, tetapi walaupun demikian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh Pemerintah Aceh sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ini sangatlah besar angkanya bagi Pemerintah Aceh dan nilainya bagi penerima syafaat.

Lanjutnya seiring waktu berjalan, Pemerintah Aceh bersama DPRA menemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 ini. antara lain dalam hal; pengusulan program dan penyusunan kegiatan serta pelaksanaannya, lemahnya sinergisitas antar lembaga, belum terpenuhi kebutuhan biaya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi beban dan kewajiban Pemerintah Aceh dalam 8 (delapan) urusan pemerintahan termasuk urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah aceh, terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan yang sangat “ironis” adalah TDBH Migas dan Otsus ini justru tidak mempunyai daya ungkit bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, DPRA melakukan perubahan yang ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 ini.”ujarnya.

Untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat Aceh yang menyeluruh, dan hal ini sesuai dengan harapan para Bupati dan Walikota se-Aceh yang telah di pertimbangkan secara komprehensif oleh Tim Monitoring dan Evaluasi DPRA sebagai penyusun Rancangan Qanun Tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 ini.

“Kita semua menaruh harapan besar kepada para Pimpinan Kabupaten/Kota dan SKPA yang telah memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini, untuk dapat berpartisipasi penuh memberi masukan secara komprehensif demi kesempurnaan substansi Rancangan Qanun ini.” tutup Muharuddin.(fan)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Aceh International Diving Festival and Championship Siap Digelar di Sabang

wartanasional.co, Banda Aceh – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata