Munculnya Polemik Revisi UU ITE, Walhi Lampung Berharap Terbukanya Ruang Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Munculnya Polemik Revisi UU ITE, Walhi Lampung Berharap Terbukanya Ruang Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Pernyataan Presiden Jokowi beberapa hari lalu telah menuai polemik terkait rencana Revisi UU ITE guna menciptakan rasa adil dimasyarakat.

“Bila UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Senin (15/2/21).

Pada dasarnya pembentukan UU ITE beberapa tahun silam demi menjaga ruang digital di Indonesia. Namun, kini hal aturan tersebut sering disalahgunakan dan menimbulkan rasa tak adil dalam lingkup masyarakat.

“Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang itu,” ujarnya.

Divisi Advokasi Walhi Lampung, Edi Santoso juga ikut memberikan komentar terkait adanya revisi UU ITE yang di soroti adalah pasal 27 sampai pasal 29.

“Memang pasal-pasal tersebut telah memakan banyak korban khususnya pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, memang harus dilakukan revisi terkait pasal-pasal karet tersebut karena rentan disalahgunakan dan penafsirannya sangat luas, sering kali juga kerap digunakan sebagai senjata untuk mengkriminalisasi seseorang,” ujar Edi.

Revisi UU ITE ini bukanlah satu-satunya jalan untuk memulihkan ruang-ruang demokrasi , tetapi juga pemerintah harus membenahi sikap dan regulasi yang kerap digunakan untuk membungkam kritik di ruang-ruang publik.

“Persoalan pembungkaman juga sering terjadi di sejumlah kampus yang melarang mahasiswa berdemonstrasi menolak undang-undang cipta kerja, ditambah lagi kondisi masyarakat yang belum memahami esensi kebebasan berekspresi,” tegas Divisi Advokasi Walhi Lampung.

Walhi Lampung menilai bahwa terdapat beberapa kasus lainnya yang sering mendapat jepretan dari pasal karet UU ITE dan seringkali menimpa aktivis lingkungan dan juga masyarakat sipil, seperti kriminalisasi yang terjadi di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Penambang terhadap 3 aktivis karena membagikan vidio perihal aktivitas tambang di salah satu sungai di Sulawesi Selatan.

Kemudian penambang tersebut melaporkan ketiga aktivis tersebut karena dugaan pengancaman kepada salah satu penambang dengan laporan pelanggaran UU ITE. Padahal dibalik itu ada prinsip-prinsip dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan Pasal 66 UU NO.32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menjamin setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sebagaimana amanat dari pasal 28H UUD 1945.

Sebenarnya yang dilakukan 3 aktivis tersebut merupakan luapan emosional terhadap kekesalan dan kekecewaan terhadap aktivitas tambang pasir di sungai tersebut yang dilakukan tanpa dokumen perizinan dari pemerintah dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ada di daerah sekitarnya.

“Mereka tidak patut dijerat dengan pasal karet sebagaimana di UU ITE tersebut,” tegas Edi Santoso.

Memang kerapkali kriminalisasi dan salah jepret dari UU ITE ini sudah terlalu banyak memakan korban dan perlu dihapus, serta dilakukan pembenahan agar kedepannya tidak lagi menjadi senjata untuk membungkam hingga mengkriminalisasi seseorang.

“Mudah-mudahan rencana revisi UU ITE bukan sekedar wacana belakang akibat banyaknya masyarakat yang mengkritik UU tersebut, serta untuk memastikan jika revisi tidak memperburuk ruang demokrasi dan hak-hak berekspresi”, ujar Edi.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa

wali-news.com, Opini – Polisi Israel dilaporkan menyerang jemaah Muslim