Pakar Hukum dan Politik: Kebijakan Mutasi Pejabat Langgar Undang-undang

Pakar Hukum dan Politik: Kebijakan Mutasi Pejabat Langgar Undang-undang

0
Pakar Hukum dan Politik Aceh, Mawardi Ismail

wali-news.com, Banda Aceh – Menanggapi polemik penolakan atas mutasi pejabat baru oleh gubernur Aceh pekan lalu,Pakar hukum dan Politik Aceh Mawardi Ismail mengatakan bahwa tindakan gubernur tersebut melanggar Undang undang salah satunya  adalah UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena ini dalam konteks kepagawaian,menurut UU ASN pengisian jabatan tinggi Pratama itu harus melalui mekanisme seleksi yang tatacaranya diatur Permenpan nomor  13 tahun 2014,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Kamis (16/3)

Selain itu menurutnya dalam konteks pilkada tindakan tersebut juga melanggar undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang di ubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2016.

” Pelanggarannya adalah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 yang mengatakan bahwa kepala daerah dilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum Penetapan sebagai calon hingga berakhir masa jabatan kecuali ada izin dari menteri dalam negeri,”terangnya.

Dikatakannya yang menjadi landasan Gubernur melakukan mutasi adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh,dimana dalam undang-undang tersebut hanya terdapat satu pasal yang mengatakan tentang kewenangan Gubernur untuk memutasikan pejabat.

“Tapi bagaimana mengangkat,kapan boleh kapan tidak itu tidak di atur oleh undang-undang pemerintah Aceh.Peraturannya hanya terdapat dalam  Undang-undang ASN dan pasal 71 ayat 2,” bebernya.

Dijelaskanya Pasal 199 Undang-Undang pilkada itu berlaku juga untuk Provinsi Aceh selama tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

“Dimana bunyinya ketentuan ini berlaku juga untuk Aceh sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri,yang mana Undang-Undang tersendiri itu,di Aceh adalah UUPA,larangan untuk Pejabat diakhir masa jabatan dalam konteks pilkada tidak diatur dalam UUPA, oleh karena itu maka berlakulah ketentuan tersebut yang dasarnya pasal 199 tadi,” terangnya.

Pensiun dosen ini menyimpulkan bahwa tindakan mutasi oleh gubernur itu melanggar dua Undang-Undang.

“Dalam konteks kepegawaian telah melanggar UU ASN karena tidak menempuh mekanisme yang ada dan konteks Pilkada  melanggar Undang-Undang Pilkada karena tidak mendapatkan persetujuan Mendagri,” pungkasnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

KBMA Gruduk Mabes Polri Desak Kapolda Aceh Di Copot

Wali-news, Jakarta –KBMA Nusantara ( Koalisi Barisan Muda