Pakar Tata Negara: Mutasi Pejabat Aceh Cacat Prosedur

Pakar Tata Negara: Mutasi Pejabat Aceh Cacat Prosedur

0
Pakar Tata Negara, Zainal Abidin 

wali-news.com, Banda Aceh – Pusat Study Ilmu Pemerintah (PSIP) Universitas Syiah Kuala Menggelar Dialog Santai Insan Kampus dengan Thema Mutasi Pejabat SKPA Paska Pilkada Aspek Hukum dan Efektivitas Pemerintahan di ruang diskusi Unsyiah,Banda Aceh,Kamis (16/3)

Ditemui usai dialog tersebut,Pakar Tata Negara Zainal Abidin mengatakan kebijakan Gubernur melakukan mutasi itu belum final.

” Hal ini dikarenakan  berdasarkan pasal 7 ayat 2, Gubernur harus memiliki izin tertulis dari menteri dalam negeri baru kemudian dapat melakukan mutasi jabatan tersebut,dalam hal ini Gubernur Aceh belum memiliki izin tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya lahir pasal 7 ayat 2 di karenakan banyak pejabat-pejabat di berbagai instansi dimutasi oleh pemenang Pilkada Atau Incumbent semaunya saja.

“Pasal ini untuk melindungi mereka dari sikap kesewenang-wenangan pemenang pilkada atau Incumbent,jadi mengikuti pasal ini seharusnya ada persetujuan tertulis dari Mendagri untuk Gubernur dalam melakukan mutasi,kali tidak ini cacat prosedur,” pungkas dosen Tata Negara Unsyiah ini.

Dialog ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Aceh,Kodam IM,DPRA,tokoh masyarakat, Ormas, OKP,serta pakar dan Akademisi, dialog ini yang di moderatori Syaifuddin Batasyam ini di harapkan dapat menjawab polemik paska Mutasi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

KBMA Gruduk Mabes Polri Desak Kapolda Aceh Di Copot

Wali-news, Jakarta –KBMA Nusantara ( Koalisi Barisan Muda