Budi Satria Wakil Panglima Tamiang Himbau Jajaran GAM Hadiri Pertemuan 23 Desember

Budi Satria Wakil Panglima Tamiang Himbau Jajaran GAM Hadiri Pertemuan 23 Desember

0

wali-news.com, Banda Aceh – Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Sumatera menghimbau kepada seluruh jajaram Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pernah aktif di 3 wilayah, diantaranya Wilayah Langkat, Wilayah Deli dan Wilayah Asahan untuk dapat hadir dalam acara pertemuan (GAM) Ban Saboh Aceh, yang digelar pada, Senin 23 Desember 2019.

Pang Sumatera, menjelaskan bahwa momentum 14 tahun pasca perdamaian Pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia, sudah saatnya kita untuk bertatapan muka sesama mantan pejuang, yang sama-sama dihutan belantara.

“Momentum ini menjadi ajang untuk bersilaturrami dengan seluruh jajaran anggota GAM yang tersebar dibeberapa kabupaten kota, jadi kita harapkan kepada para pasukan GAM untuk hadir pada acara yang akan berlangsung pada tanggal 23 mendatang.” jelas Pang Sumatera dalam siaran persnya, Jum’at (20/12).

Pang Sumatera juga menjelaskan bahwa, pertemuan seluruh mantan Kombatan (GAM) yang akan berlangsung pada tanggal 23 mendatang, selain ajang silaturrami juga, sebagai bentuk komitmen kita dalam membangun Aceh kedepan, pasca perjanjian damai.

“Kita mengharapkan masukan dan pandangan dari seluruh jajaran (GAM) untuk kemajuan Aceh pasca perdamaian, saat ini Aceh tidak lagi berperang dengan senjata, namun arah pembangunan Aceh kedepan diperlukan konsep pembangunan yang terarah melalui perencanaan yang mengedepankan kepentingan rakyat Aceh.” ungkap dirinya.

lebih lanjut, Pang Sumatera juga mempertanyakan komitmen pemerintah Aceh pasca perdamaian, yang sampai hari ini belum mampu melaksanakan butir-butir perjanjian dengan pihak pemerintah Indonesia. Maka dalam moment ini juga akan kita berikan masukan-masukan mengenai hasil perjanjian yang belum dipenuhi oleh pusat, dan kedepan juga Pemerintah Aceh harus konsisten dalam memperjuangan setiap point yang pernah disepakati.

“Point-point yang pernah disepakati oleh pihak GAM dan RI belum sepenuhnya dijalankan kedua belah pihak, seharusnya pemerintah Aceh lebih konsen pada implemtasi butir-butir perjanjian, hal ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk kekhususan yang dimiliki Aceh melalui UU-PA  taNo.11 tahun 2006.

Kita mengharapkan kedepan, pemerintah Aceh untuk fokus pada hasil perjanjian yang belum sepenuhnya dilaksanakan kedua pihak. Yang pertama terkait tapal tahun 1956 wilayah Aceh-Sumut yang belum tuntas, belum lagi persoalan lain menyangkut dengan Bendera Aceh, masih menjadi polemik dengan pemerintah pusat, pungkas dirinya (Red)***

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pemerintah Aceh Bukan Persiapkan Kuburan Massal

Banda Aceh – Menyusul permintaan maafnya kepada seluruh