PDKP Babel Tolak Kenaikan Iuran BPJS

PDKP Babel Tolak Kenaikan Iuran BPJS

0

Pangkalpinang – Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP Babel) menolak Perpres 64/2020 yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS. Menurut Sekretaris Umum PDKP Babel Andira, kenaikan iuran BPJS di tahun 2020 telah menciderai perasaan masyarakat.

“Di tengah pandemi seperti ini masyarakat dihadapai dengan kenyataan bahwa iuran BPJS naik, sementara perekonomioan masyarakat berada pada titik yang sangat rendah. Bahkan ahli-ahli ekonomi berpendapat akan adanya krisis jika covid-19 akan berlangsung lama” ujar Andira.

Menurut Andira, alasan perubahan perpres sekarang masih sama dengan sebelumnya, yakni defisit anggaran milik BPJS.

“Jika dilihat kembali di perpres tahun 2019 alasanya terkait dengan defisit anggaran BJPS kesehatan. Namun di perpres yang baru ini juga masih dengan alasan yang sama sehingga tidak ada kepastian hukum” tambah Andira.

Andira juga menyatakan dengan tegas bahwa sejak adanya Perpres 2019 tentang kenaikan iuran BPJS, PDKP terus berada digaris terdepan untuk mengadvokasi masyarakat yang ingin melakukan reformasi terhadap BPJS.

“Kami sudah mengumpulkan tanda tangan yang rencananya akan menghadap presiden dengan modal tanda tangan tersebut. Namun dengan adanya keputusan lain membuat rencana tersebut batal dilaksanakan. Di sisi lain, dengan adanya kenaikan baru yang didasarkan dengan perpres nomor 64 tahun 2020 tentu PDKP akan kembali bergerak” sambung Andira.

Sementara itu, Andira berpendapat bahwa jika sepuluh persen dana APBN digunakan untuk jaminan sosial, layaknya dunia pendidikan yang telah menggunakan dua puluh persen dari APBN, mungkin sekarang tidak ada yang namanya defisit atau masalah – masalah yang dialami BPJS sekarang.

“Karna nyatanya UU bukan merupakan kitab suci yang dimana UU telah mengalami 5 kali perubahan. Kenapa tidak kita coba sekali lagi dan melakukan reformasi terhadap sepuluh persen APBN untuk jaminan sosial” tegas Andira.

Andira pun berpendapat bahwa Presiden Jokowi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan meskipun sering mengatakan tidak ada beban lagi.

“Dengan keputusannya yang tidak popular seperti ini, akan tidak baik untuk keberlangsungan pemerintahan yang akan datang. Apalagi jika partai pengusung akan mengusung suksesor lain, sehingga akan menrugikan pada partai pengusung selanjutnya” tutup Andira (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Partai Gelora Bangka Belitung Soroti Aksesibilitas Ibu Kota Negara Baru

Pangkalpinang, Wali-News.com – Pengesahan RUU Ibu Kota Negara