Pemerintah Aceh Gratiskan BBNKB Kedua Untuk Mutasi Non BL ke BL

Pemerintah Aceh Gratiskan BBNKB Kedua Untuk Mutasi Non BL ke BL

0

wali-news.com, Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali mengeluarkan insentif pajak daerah dengan membebaskan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) Non-BL menjadi BL. Kebijakan ini berlaku terhitung tanggal 30 Agustus 2018 hingga 90 hari ke depan. Untuk jangka panjang Kebijakan ini diambil dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAA), dan secara keseluruhan memberi kenyamanan bagi warga Aceh yang ingin menggunakan plat Aceh BL.

Hal tersebut disampaikan Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, di Banda Aceh, Ia mengatakan kebijakan itu dituang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembebasan/Keringanan BBNKB Kedua untuk Kenderaan Bermotor Nomor Polisi Luar Aceh, yang ditandatangani Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada 30 Agustus 2018.

Menurut Wira, Kebijakan Pemerintah Aceh menggratiskan BBNKB II (bukan kenderaan baru) kali ini, dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran wajib pajak (pemilik) kenderaan bermotor yang menggunakan kenderaan Non BL untuk segera memutasikannya menjadi BL (Aceh).

Kata Wira, program ‘insentif’ tahun 2018 ini tidak ditargetkan untuk meningkatkan PAA. Karena Pemerintah Aceh otomatis tidak menerima pembayaran pajak pada tahun 2018 ini. “Sekaligus juga tidak rugi apa-apa. Namun implikasinya pada 2019 kita prediksikan akan mengalami peningkatan PKB sekitar 25 Milyar. Lumayan untuk menambah devisa daerah,” sebut Wira yang juga dosen Ilmu Hukum ini.

“Tetapi harus dicatat, ya, yang digratiskan adalah untuk BBN KB-2 saja. Maksudnya untuk kendaraan bekas atau second. Dan insentif ini hanya untuk BBNKB saja. PNPB yg dipungut oleh kepolisian dan Jasa Raharja tetap harus bayar. Karena itu domain institusi lain.”

Kata dia, kebijakan insentif untuk pembayar pajak PKB tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena, pada tahun 2017 yang dibebaskan termasuk pemutihan pajak.

“Pada waktu itu ada 116.000 kendaraan yang ikut pemutihan dan balik nama dengan pendapatan 50 Milyar. Dana ini menjadi PAA, dan dapat langsung digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk keperluan pembangunan,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi Ak mengatakan, adapun tujuan atau alasan mengapa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT mengeluarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2018 itu. Pertama, untuk menghapuskan pengenaan pajak mutasi BBNKB sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) bagi kendaraan bermotor yang pelat atau nomor polisinya dimutasi dari non-BL ke BL.

Alasan kedua, masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di Aceh, baik kendaraan pribadi maupun niaga, terutama di daerah perbatasan yang menggunakan nomor polisi luar Aceh, seperti pelat BK, B, D, F, dan lainnya. “Ironisnya, pemilik kendaraan berpelat luar itu, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, baik melalui razia maupun sensus kendaraan bermotor tahun lalu, pemiliknya justru ber-KTP Aceh,” ungkap Jamaluddin.

Fakta lain yang mendukung bahwa masih banyak kendaraan yang beroperasi di Aceh itu menggunakan pelat non-BL, salah satunya terindikasi dari realisasai penerimaan PKB di kabupaten tertentu di Aceh. Untuk daerah perbatasan seperti Aceh Tenggara, misalnya, realisasi penerimaan PKB-nya hingga 6 September 2018 baru Rp 2,7 miliar dari 5.710 unit kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di sana 10.000-15.000 unit.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Sofyan mengatakan, kebijakan penghapusan pajak BBNKB kedua sebesar 1 persen, untuk mutasi kendaraan bermotor pelat non-BL ke pelat BL, selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari pajak kendaraan bermotor (PKB), juga untuk membuat biaya mutasi dari non-BL ke BL jadi murah dan efisiensi.

Harapan Pemerintah Aceh, dengan adanya kebijakan penghapusan pajak BBNKB kedua bagi pemilik kendaraan bermotor pelat non-BL ke plat BL, sebut Sofyan, penerimaan pajak dari PKB bisa lebih tinggi lagi ke tahun-tahun berikutnya, karena jumlah kendaraan berpelat non-BL yang dimutasi ke pelat BL, sudah bertambah banyak.

Kebijakan penghapusan BBNKB kedua sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang ditetapkan Mendagri, menurut Sofyan, sangat membantu masyarakat dan membuat pemilik kenderaan jadi lebih hemat dalam pengeluran biaya mutasi, untuk mobil bekas dari nonpelat BL yang telah dibelinya, bisa langsung dimutasi ke pelat BL atas namanya sendiri

Sekarang Pemerintah memberi kemudahan mutasi ke pelat BL, kata Sofyan, untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya tahun depan, jadi lebih mudah. Yakni, bisa langsung dilakukan di kantor samsat yang terdapat di wilayah Aceh, tidak perlu datang ke kantor samsat di luar Aceh.

“Sofyan menghimbau masyarakat, sebelum masa pelaksanaan penghapusan pajak BBNKB keduanya berakhir, masyarakat Aceh yang memiliki kendaraan pelat non-BL segeralah mendaftarkan kendaraan bermotor yang ingin dimutasi dari pelat non-BL ke BL di kantor samsat.”harapnya.(adv)

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Rumah Yatim Terima Bantuan Dari Satbrimob Polda Aceh dan Bhayangkari

Banda Aceh – Personil Satbrimob Polda Aceh dan Pengurus