Perbuatan Ke-6 Warga Kenanga Tidak Memenuhi Unsur Delik

Perbuatan Ke-6 Warga Kenanga Tidak Memenuhi Unsur Delik

0
Direktur LBH KUBI Aprizal Palewa

Penulis : L.M APRIZAL PALLEWA PUTRA S.H (Direktur LBH KUBI)

Sebagai generasi penerus bangsa berpendapat merupakan hal yang melekat di zaman sekarang dimana kebebasan berpendapat semakin di perrmudah, meningat kita hidup di negara hukum yang di mana nilai-nilai konstitusional di junjung tinggi di peradaban kita, jika kita perhatikan hal-hal ini menjadi penting, namun semua itu sirna ketika ke enam (6)  warga kenanga memperjuangkan hak-haknnya malah di elaborasi dengan konstitusi.

Seyogyanya Analsis Dakwaan Warga Kenanga memiliki jenis dakwaan alternatif merujuk pada Pasal yang didakwakan yaitu pasal 228 dan pasal 263 KUHP. Pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selengkapnya berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara di hentikan daripadanya diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Menurut hemat penulis dalam Pasal ini, harus jelas kapan RT mengundurkan Diri, kemudian menandatangani surat undangan sosialisasi tersebut serta kapan SK pemberhentian oleh lurah itu dikeluarkan. (sinkron atau tidak) karena tentang penyalaggunaan jabatan, sebab SK pengangkatan akan batal, ketika telah dikeluarkan SK baru yaitu pemberhentianya, seyogyanya harus di cek juga SK pemberhentiannya  siapa tau di situ ada kesalahan logika berpikiur yang mengakibatkan  ada kecacatan secara Formil.

Sedangkan Pasal 263 dalam dakwaan yang terdapat pada Bab XII tentang pemalsuan dalam surat-surat valschheid in geschrift yang berturut-turut memut empat title, semuanya tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat kepentingan pribadi yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.

Jadi menurut hemat penulis secara umum unur-unsur pemalsuan surat dalam Bab XII ini terdiri dari, pertama suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak kejadian, kedua membuat surat palsu artinya surat itu sudah dari mulainya palsu atau memalsukan surat artinya artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu, ketiga tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain, keempat dapat menimbulkan kerugian.

Namun unsur-unsur dan tafsir pada pasal 263 KUHP  jika diuraikan unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur  besarnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan seyogyanya membuat surat palsu dan memalsukan sedngkan objeknya yakni yang menimbulkan hak, perikatan, pembebasan hutangdan yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal serta dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.

Sedangkan unsur subjektif menurut hemat penulis dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membut orang lain menggunakan surat tersebut pasal ini mengindikasikan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai delik ataun tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi ada empat pertama barang siapa merupakan orang per orang, terdakawa, kedua Surat segala sesuatu yang berbentuks surat : tulis tangan, computer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat :  surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu, ketiga surat palsu atau memuat sesuatu yang tidak benar seperti dapat menerbitkan suatu hak (ijazah, tiket tanda masuk, saham dan dapat menerbitkan perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, surat keterangan atau surat yang dapat menimbulkan peristiwa atau berdasarkan putusan MA No. 2050 K/Pid/2009, keempat Dapat menimbulkan kerugian: Mengutip dari HR 22 April 1907,  menurut tafsir yang dibuat Lamintang, tidak harus menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian. Bahkan Menurut HR  29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada notaris termasuk dalam kategori timbulnya kerugian.

Kemudian ada dua syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 ayat  (1) dan (2), ialah: pertama, perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan kedua, surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan jadi menurut penulis jika kerugian tidak diderita oleh para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain  mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu  trsebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendeki pengetahuan  dan keinginan (willen en wetten). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu.

Berdasarkan uraian penulis di atas maka dapat kit simpulkan seyogyanya menunjukkan bahwa delik  pemalsuan memiliki beberapa unsur. Unsur yang hingga sekarang masih belum clear adalah soal akibat yang ditimbulkannya, apakah mutlak ada atau tidak. Pasal 263 misalnya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuaan adalah timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan  sebagai bukti. Dalam konteks ini, salah satu dari empat akibat yang dilarang ini harus muncul, jika salah satu tidak timbul, maka tidak dapat digolongkan sebagai delik, dan apabila ini tetap di lanjutkan maka menurut hemat penulis ini adalah kesalahan logika berpikir.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Keprihatinan Terhadap Dunia Pendidikan Di Indonesia

Penulis : Gratia Wing Artha* Dunia pendidikan di