Peringati Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Lampung Gelar Diskusi Bahas UU Cipta Kerja

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Lampung Gelar Diskusi Bahas UU Cipta Kerja

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Lampung menggelar acara Diskusi Publik bertema “Hoax UU Cipta Kerja dan Gejolak Negara, Apa Kata Mereka?” yang diadakan di Kopi Aceh Milasari (28/10/20).

Diskusi ini digelar untuk memperingari Hari Sumpah Pemuda ke 92 sebagai bentuk refleksi perjuangan para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan dan penyampaian aspirasi. Terdapat 6 narasumber yang diundang dalam acara tersebut, seperti Dosen Universitas Lampung, Agus Triono ; Ketua FSPMI Lampung, Sulaeman ; Ketua Walhi Lampung, Irfan Tri Musri ; Ketua YLBHI Bandar Lampung, Chandra Muliawan ; Dosen Universitas Malahayati, Aditia Arief Firmanto ; dan Ketua KNPI Bandar Lampung, Iqbal Ardiansyah.

Dosen Universitas Lampung, Agus Triono menjelaskan dalam diskusi bahwa pembahasan draft UU Cipta Kerja belum layak dibahas karena berlawanan dengan hukum Civil Law. UU tersebut lebih pantas digunakan oleh hukum Commend Law.

“Model UU Cipta Kerja memang membuat peraturan lebih efisien dan simple, tetapi dalam pembahasan tersebut menabrak beberapa prosedur UU No. 12 Tahun 2012 dan Sistem Hukum Indonesia yaitu Civil Law”, ujar Agus.

Secara filosofis UU tersebut memiliki aturan sendiri dan mengangkat martabat kesejahteraan buruh. Hal ini berbeda dengan UU investasi dimana upah buruh lebih kecil. Contoh UMK yang diganti UMP dimana UMK Bekasi lebih besar dari pada UMP Jawa Barat. Selain itu, proses pembahasan yang terhitung begitu cepat dan masyarakat tidak diberikan ruang untuk kontribusi terhitung menyalahi aturan. Tau-tau UU sudah jadi.

Sedangkan Ketua FSPMI Lampung, Sulaeman menanggapi Omnibus Law merupakan sebuah kerangka hukum yang dapat menampung beberapa UU menjadi satu. Selain itu, ada 9 permasalahan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, yaitu hilangnya upah minimum Kab/Kota dan sektoral, berkurangnya nilai pesangon, penggunaan tenaga ahli daya yang bebas, jam kerja eksploitatif, penggunaan PKWT yang tidak terbatas, penggunaan TKA unskilled worker, PHK yang dipermudah, hilangnya jaminan sosial bagi seluruh pekerja/buruh, serta sanksi pidana yang dihilangkan.

“Bila gaji upah menurun maka hasil produksi tidak ada yang beli, sehingga APBN juga pasti menurun. Tidak ada pertukaran uang maka tidak ada transaksi. Dasarnya yang membuat hoax itu pemerintah bukan buruh atau rakyat,” tegas Ketua FSPMI Lampung.

Ketua Walhi Lampung, Irfan Tri Musri juga mengatakan “Penyusunan UU Cipta Kerja tidak jelas dan pembahasannya didominasi oleh para pengusaha yang memiliki kepentingan.”

Draft Omnibus Law Cipta Kerja juga disahkan tanpa ada kejelasan karena isinya sudah disahkan tetapi Draftnya tidak diedarkan, bahkan mengalami perubahan. Pemerintah terkesan mengedepankan ego sektoral untuk memaksa pengesahan tersebut tanpa campur tangan rakyat, tegas Irfan.

Akses kontrol rakyat terkait pembahasan AMDAL akan dihilangkan dan rakyat tidak diizinkan memiliki hak lagi untuk mencabut izin perusahaan. Pemberian perizinan IUP juga semakin dipermudah dan akan terjadi perubahan ratusan hektar fungsi lahan perkebunan menjadi perusahaan.

Ketua YLBHI Bandar Lampung, Chandra Muliawan menanggapi hal tersebut dengan mengatakan “Dalam konteks Reformasi, hukum hadir untuk mengatur kekuasaan bukan penguasaha yang mengatur hukum untuk kepentingan pribadi.”

Pemerintah Provinsi Lampung dinilai membiarkan polemik UU Cipta Kerja hang seharusnya mereka bersama-sama buruh dan mahasiswa menolak UU Cipta Kerja. Pemprov. Lampung pada dasarnya juga mendukung rakyat, tetapi mereka sudah dibungkam karena otonomi daerah dihilangkan dalam Omnibus Law.

Sampai saat ini, kemanfaatan UU Cipta Kerja belum dapat dihitung karena belum diimplementasikan. Harusnya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat karena hampir seluruh rakyat Indonesia diberbagai wilayah melakukan penolakan, ujar Chandra.

Hal tersebut juga disampaikan Dosen Universitas Malahayati, Aditia Arief Firmanto yang mengatakan “Semangat pemerintah dalam mengesahkan UU Cipta Kerja pada dasarnya baik, akan tetapi dalam prosesnya terjadi ke cacatan terkait draftnya yang belum jadi.”

UU Cipta Kerja ini belum jadi Undang-Undang karena belum ada pengesahan dari presiden dan pembahasan lagi. Pengesahannya juga tidak ada kesepakatan dari serikat buruh. Bahkan UU ini juga berpotensi menghapuskan Serikat Pekerja, jelas Arief.

Sedangkan untuk Ketua KNPI Kota Bandar Lampung, Iqbal Ardiansyah lebih menegaskan terkait bentuk pergerakan struktural dan teratur untuk mencapai goal akhir yang sesuai harapan. Karena suatu pergerakan akan lebih baik bila mahasiswa mengetahui isi draft tersebut.

“Kita perlu menunggu isi Draft UU Cipta Kerja terlebih dahulu sebelum melakukan aksi, karena dalam UU itu ada yang bersifat positif dan negatif,” ujar Iqbal.

Pada dasarnya Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menimbulkan polemik permasalahan di masyarakat yang dibuktikan dengan adanya berbagai bentuk aksi penolakan di beberapa wilayah di Indonesia. Maka, pemerintah perlu hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Manfaat RUU Cipta Kerja Bagi Kemajuan Ekonomi Masyarakat

Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja merupakan RUU