Peringati May Day, Puluhan Buruh dan Mahasiswa Lampung Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Peringati May Day, Puluhan Buruh dan Mahasiswa Lampung Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Lampung gelar aksi memperingati May Day dengan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti masker dan menjaga jarak, serta membentangkan spanduk bertuliskan “Cabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja, bangun persatuan gerakan rakyat dibawah aliansi kelas buruh dan tani” di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung (01/05/21).

Dalam rilis yang dibagikan, dinilai bahwa Pemerintah kurang tanggap dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, seperti munculnya PHK sepihak, pekerja yang dirumahkan tanpa gaji, tidak adanya kepastian kembali bekerja, banyaknya sektor usaha yang gulung tikar, peningkatan pengangguran, dan kriminalitas. Akan tetapi, Pemerintah bahkan membuat kebijakan yang janggal dan mengesampingkan hak para buruh, kebijakan tersebut adalah Omnibus Law Lapangan Kerja, UU Minerba, dan Revisi UU KPK.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta menuturkan total 1,9 Juta Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan akibat Pandemi Virus Corona sampai dengan 4 April 2020. Jumlah ini meningkat menjadi 3,5 Juta pada bulan July 2020, yang jika ditambahkan dengan jumlah pengangguran sebelum Pandemi sejumlah 6,8 juta jiwa, maka total terdapat 10,3 juta jiwa penganggur pada bulan July 2020.

Stimulus ekonomi yang digadang akan menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4 hingga 5% tak menunjukkan taringnya, bahkan dalam kuartal terakhir di tahun 2020 ekonomi Indonesia sempat berada pada titik dibawah 0% yang berarti perlambatan yang bertambah. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurva penularan Covid-19 di Indonesia yang tak kunjung melandai bahkan saat ini kasus harian menembus lebih dari 5000 kasus harian.

Rendahnya penanggulangan pandemi Covid-19, justru menjadi celah bagi oligarki untuk mengeksploitasi bumi Indonesia dengan di ketoknya Omnibus Law Cilaka yang memungkinkan pengabaian Analisis mengenai Dampak terhadap Lingkungan (AMDAL) dalam proses investasi dan pembangunan. Pandemi juga menyebabkan banyak anak mengalami putus sekolah dikarenakan kesulitan mengikuti belajar online selama pandemi.

Pada masa pandemi Covid-19 angka kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Angka kekerasan Seksual juga ikut meningkat. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meningkat selama pandemi Covid-19. Sebanyak 80 persen responden perempuan dalam kelompok berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan mengatakan bahwa kekerasan yang mereka alami cenderung meningkat selama masa pandemi baik kekerasan Psikis maupun Kekerasan ekonomis. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA mencatat hampir 2 ribu anak menjadi korban kekerasan seksual selama pandemi Covid-19.. Tepatnya, 1.962 anak menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga diperlukan suatu kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti mengesahkan RUU PKS.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa

wali-news.com, Opini – Polisi Israel dilaporkan menyerang jemaah Muslim