Permahi Babel Minta Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Dihentikan

Permahi Babel Minta Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Dihentikan

0
Ketua DPC Permahi Babel Aprizal

Pangkalpinang – Pembahasan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menimbulkan reaksi beragam. RUU yang merupakan inisiatif DPR RI tersebut memantik sejumlah kritik khususnya yang berkaitan dengan substansi.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bangka Belitung (Permahi Babel) Aprizalpalewa Putra, RUU HIP dinilai rawan mendistorsi subtansi dari makna-makna pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945. Dimana di dalam pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai pemaknaan dan pendistribusian paling otoritatif dari Pancasila.

“Adanya makna baru dari RUU HIP ini menestapakan eksistensi Pancasila. Dan mengkerdilkan pancasila menjadi trisila lalu menjadi ekasila yankni Gotong Royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan dari pancasila itu sendiri dan diduga secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa yang telah di kukuhkan dengan pasal 29 ayat (1) UUD tahun 1945,” ujar Aprizal.

Menurut Aprizal, kesalahan dari penyusunan RUU HIP yaitu menggunakan frasa Ideologi Pancasila. Padahal dalam empat pilar MPR dinyatakan bahwa pancasila adalah ideologi Negara. Dapat dikatakan bahwasanya menulis Ideologi Pancasila adalah sebuah pengulangan sehingga menjadi haluan ideologi pancasila.

“Jadi semua hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber dari pancasila sekarang pancasila mau akan diletakan di depan atau mau dibuatkan arahnya. Dengan demikian kalimat Haluan Ideologi Pancasila adalah kontradiksi (CONTRADICTIO IN TERMINIS) atau ini adalah rangkaian kata-kata yang saling tumpang tindih maka bisa dikatakan ini kekeliruan logika berpikir,” jelas Aprizal.

Selain itu, Aprizal juga menilai bahwa kurang tepat membuat membuat undang-undang untuk pancasila. Dimana sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011, semua undang-undang letaknya dibawah Pancasila, tidak ada dasar hukum di atas Pancasila yang dapat memberi legitimasi membuat UU untuk pancasila.

“Maka kesalahan kerangka berfikir ini harus kita luruskan sebab kewajiban kita menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu saya tegaskan sebaiknya pembahasan RUU HIP dibatalkan,” tegas Aprizal. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Permahi Babel Bersama Aktivis Hukum Soroti Permasalahan Penegakan Hukum Pertambangan

Pangkalpinang – Pertambangan merupakan salah satu sektor utama