Permahi Babel Sepakat Keputusan Pemerintah Untuk Menolak Memulangkan WNI Eks ISIS

Permahi Babel Sepakat Keputusan Pemerintah Untuk Menolak Memulangkan WNI Eks ISIS

0

Pangkalpinang – Keputusan pemerintah yang menolak untuk memulangkan WNI eks ISIS mendapat dukungan dari DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel. Menurut Permahi Babel, keputusan tersebut sudah sesuai demi mempertimbangkan aspek keamanan. Meskipun dari perspektif hukum, WNI eks ISIS tidak kehilangan status kewarganegaraannya.

“Kami setuju terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia demi keamanan Negara meskipun mereka secara undang-undang masih berstatus sebagai warga negara. Meskipun subtansi UU pasal 23 D dan F menyatakan tidak akan kehilangan status kewarganegaraannya. Hal ini mengingat ISIS bukanlah sebuah Negara melainkan organisasi terlarang yang bersenjata,” tegas Kabid Kajian DPC Permahi Babel Ade Novit.

Terkait rencana untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS yang berusia di bawah 10 tahun, DPC Permahi Babel meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara masak-masak rencana tersebut serta menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.  

“Menurut saya anak – anak dibawah 10 tahun tidak masalah dipulangkan apabila pemerintah mempunyai fasilitas untuk mengkarantina dan membina anak-anak tersebut. Terlebih anak-anak yang usianya di bawah sepuluh tahun belum bisa dinyatakan terdeteksi pemahaman radikalisme, dibandingkan dengan orang yang telah dewasa karena ditakutkan jika dipulangkan akan menebarkan  ajaran ajaran radikalisme tersebut. Bahkan masyarakat dianggap masih takut untuk memikirkan masalah terorisme seperti yang terjadi di Sarinah beberapa tahun lalu,” tambah Ade Novit.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPC Permahi Babel Sudarto. Menurut Sudarto, dari perspektif hukum, WNI eks ISIS tidak serta merta kehilangan status kewarganegaraannya. Namun rencana pemulangan mereka harus betul-betul diperhitungan dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

“Jika dilihat dari status kewarganegaraannya, WNI eks ISIS juga masih dalam status sebagai WNI. Sehingga negara dinilai masih mempunyai tanggung jawab terhadap mereka. Dan permintaan mereka untuk dipulangkan juga bisa diwujudkan karena merupakan hak mereka untuk kembali kepada negaranya,” kata Sudarto.

Selain aspek keamanan, tindakan WNI eks ISIS yang melakukan pelanggaran khususnya ketika berangkat ke Suriah juga dinilai sebagai celah bagi pemerintah untuk menolak kepulangan WNI eks ISIS. Dengan demikian, pemerintah pun dinilai telah tepat untuk memutuskan agar tidak memulangkan WNI eks ISIS.

“Namun WNI eks ISIS juga harus menanggung sendiri apabila pemerintah tidak ingin menanggung pemulangan mereka ke tanah air. Terlebih sebagian dari WNI eks ISIS telah melakukan pelanggaran kependudukan, semisal membakar paspor milik mereka dan keberangkatan ke Suriah secara ilegal,”  tegas Sudarto. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Perkuat Sinergi, KPS Fakultas Hukum UBB Jalin Silaturrahmi Bersama PN Pangkalpinang

Pangkalpinang, Wali-News.com – Dalam rangka memperkuat sinergi, Komunitas