Permahi Babel Sorot Tuntutan Dalam Kasus Hukum Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan

Permahi Babel Sorot Tuntutan Dalam Kasus Hukum Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan

0
Pimpinan DPC Permahi Babel

Pangkalpinang – Perkembangan kasus hukum penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan mengundang polemik. Pasalnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kedua terdakwa—Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis—berupa masing-masing satu tahun kurungan penjara dianggap terlalu “ringan” dan tidak setimpal dengan perbuatan mereka.

Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh Wakil Ketua DPC Perhimpunan Mahasiwa Hukum Indonesia Bangka Belitung (Permahi Babel) Ade Novit, yang menganggap tuntutan yang diajukan JPU sama sekali tidak memberikan rasa keadilan dalam penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

“Secara hal ini membuat kita semua mempertanyakan objektivitas tuntutan jaksa dalam kasus penyerangan Novel Baswedan dengan sejumlah alasan. Pertama, kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan tindak pidana penganiayaan berat karena menyebabkan mengakibatkan kerusakan permanen pada bola mata kiri Novel Baswedan,” ujar Ade.

“Kedua, pelaku merupakan aparat penegak hukum aktif yang secara jelas seharusnya bertanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi warga negara dan tindakan mereka termasuk tindakan mencoreng instansi. Dan yang ketiga, lamanya tuntutan lebih singkat dari pada Perjalanan pengungkapan kasus Novel, dimana Sejak kasus tersebut terjadi pada 11 April 2017 silam telah mandek selama 3 tahun,” tambahnya.

Ade juga menilai bahwa terdapat kekeliruan logika tuntutan dari JPU. Kekeliruan tersebut pun membuat tuntutan terhadap terdakwa pelaku penyiraman Novel Baswedan justru jauh lebih ringan dari pada kasus-kasus penyiraman air keras yang pernah terjadi di Indonesia.

“Oleh JPU, Rahmat dan Rony dinilai hanya melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang seharusnya dituntut dengan penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman pidana pidana paling lama 12 tahun dengan alasan cairan yang disiram Rahmat tidak disengaja mengenai mata Novel padahal cairan itu awalnya diarahkan ke badan Novel,” jelas Ade.

Untuk itu, Ade pun berharap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) dalam memutuskan  harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan dan mengembalikan kondisi wibawa penegakan hukum di Indonesia.

“Artinya, majelis hakim harus menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyerangan tersebut dengan seadil-adiilnya dan bisa mempertimbangkan juga rasa keadilan publik. Hal ini sesuai amanat konstitusi RI Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,” tambah Ade.

Senada dengan pendapat tersebut, Ketua DPC Permahi Babel Aprizal Putra juga menilai banyak pihak yang menyoroti rendahnya tuntutan yang diberikan oleh JPU terhadap para pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Lebih spesifik, Aprizal menyoroti frasa “tidak sengaja” yang dianggap sebagai penyebab munculnya tuntutan yang dianggap kontroversial tersebut.

“Dalam konteks hukum pidana pemahaman mengenai kesengajaan bisa berarti luas tidak hanya terbatas pada motif dari seseorang melakukan perbuatannya. Kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa orang tidak memiliki kesengajaan hanya karena orang tersebut mengakui perbuatannya dilakukan tidak dengan sengaja,” jelas Aprizal.

“Kesengajaan itu bisa dilihat perbuatan lahiriah pelaku. Jika kemudian JPU menyatakan bahwa tidak ada niat dari pelaku tetapi kemudian menganggap terbukti kesengajaan pada pelaku melakukan perbuatan tersebut, maka perlu kiranya ditinjau kembali apa yang dimaksud dengan niat dan kesengajaan dalam hukum pidana,” tambah Aprizal.

Singkatnya, Aprizal menilai bahwa ketika hendak mengukur apakah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja ataupun tidak mesti menggunakan parameter yang jelas berdasarkan parameter kesengajaan dalam hukum pidana (hukum pidana materil).

“Karena konteks tersebut dilakukan dalam proses persidangan pidana yang merupakan implementasi dari hukum pidana materiil itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dapat ditemukan dalam persidangan, dapatlah kita berkonklusi perihal ada tidaknya niat dan kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana,” tutur Aprizal.

Aprizal pun mengingatkan adanya adagium hukum yang berbunyi Culpue Poena Par Esto (jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan). Para hakim pun diharapkan dapat dengan seadil-adilnya memberikan keputusan hukum sesuai dengan adagium dan logika hukum yang ada. “Penjatuhan hukum harus sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh si pembuat tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadlian, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Karena sejatinya sesuai dengan Asas Hukum Lex Nemini Operatur Iniquum, Neminini Facit Injuriam atau hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada Beltim 2020, LBH KUBI: Unsur Delik Tindak Pidana Menghasut Tidak Terpenuhi

Pangkalpinang, Wali-News.com – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan