Polemik Qanun LKS, Pengamat : Eksekutif dan Legislatif Harus Cari Jalan Tengah

Polemik Qanun LKS, Pengamat : Eksekutif dan Legislatif Harus Cari Jalan Tengah

0

Wali-News.com-Banda Aceh- Polemik Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018 dimana seluruh Bank Konvensional tidak lagi bisa beroperasi di Aceh menuai sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Usman Lamreung menyampaikan, atas polemik tersebut, dirinya mendapatkan informasi bahwa Gubernur Aceh Nova Iriansyah berencana akan mengajukan Perubahan Qanun tersebut pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Kepada Wali-News.com, Senin (28/12/2020) Usman menjelaskan, Pemerintah Aceh bakal mengajukan izin operasional bank konvensional sampai tahun 2026, gagasan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pelaku perbankan dan pengusaha yang dihadiri oleh Gubernur, Bank Indonesia dan OJK.

Dalam pertemuan tersebut, kata Usman, pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengeluh adanya kendala dengan transaksi ekspor komuniti Aceh kepada pembeli.

“Khusus negara-negara yang tidak menggunakan transaksi bank Syariah, dan beberapa masalah lain seperti masih banyak bank konvensional belum melakukan konvensi ke Syariah, Penyaluran Kredit Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), dan dana desa, masih menggunakan bank konvensional” Terang Usman.

Namun, Usman justru mempertanyakan rencana Gubernur Aceh tersebut apakah hanya merujuk pada masalah dan kendala yang disampaikan oleh KADIN semata? Lalu bagaimana dengan pelaku usaha lainnya apakah mendapatkan permasalahan yang sama atau tidak.

“Maka sudah sepatutnya Pemerintah Aceh sebelum mewacanakan pemberian izin operasional bank konvensional sampai 2026, harus juga mendengarkan saran dan pendapat dari sektor lain yang terkait”. Saran Usman.

Berbagai kendala dan masalah tersebut, Usman melihat masih perlu dilakukan kajian akademik secara obyektif terhadap dampak secara luas atas perubahan dari Bank konvensional ke Bank Syariah.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah pasal 6 dan 65, jelas Usman, memang menyebutkan lembaga keuangan yang beroperasi di seluruh Aceh harus berbentuk Syariah dengan masa transisi selama tiga tahun atau sampai tahun 2021.

Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu mencari jalan tengah dan solusi dengan melakukan kajian akademis, sehingga dampak secara sosial ekonomi yang dikeluhkan para pelaku usaha dapat terjawab.

Usman melanjutkan, meskipun pembuatan Qanun LKS melibatkan beberapa pihak baik eksekutif dan legislatif serta akademisi dan ulama, namun menurutnya masih kurang kajian filosofisnya, tentang berbagai konsekuensinya sehingga masih dirasa masih belum memadai.

Saat ini, pihak perbankan yang ada di Aceh sudah melaksanakan perintah Qanun tersebut, bahkan sebagian Bank konvensional sudah beralih ke Syariah dan sudah siap secara operasional.

Penerapan ekonomi syariah di Aceh adalah sebagai salah satu bentuk penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh sehingga harus segera dijalankan.

Namun menurutnya, saat ini masyarakat masih bingung terhadap pelaksanaan praktek bank konvensional dan bank Syariah

“Jadi perlu adanya upaya untuk memberikan pemahaman pada lapisan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Bank Syariah”. Tutup Akademisi Universitas Abulyatama tersebut. [MM]

Editor : Muslim

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Sadis, di Banda Aceh Satu Keluarga di Bantai Oleh Kerabat Dekat.

Wali-news.com, Banda Aceh – Satu keluarga menjadi korban