Kuasa Hukum Mifa Bersaudara : Panggilan DPRK Aceh Barat Selalu Mendadak dan Tergesa-gesa

Kuasa Hukum Mifa Bersaudara : Panggilan DPRK Aceh Barat Selalu Mendadak dan Tergesa-gesa

0

wali-news.com, Meulaboh – Kuasa Hukum PT. Mifa Bersaudara, Sophan Sosila Tumanggor, SH., MH menyayangkan tindakan pihak DPRK Aceh Barat yang akhir-akhir ini dalam menyampaikan undangan atau surat pemberitahuan kunjungan kepada klien kami selalu mendadak, Rabu (16/1/19).

Terkait Surat Undangan DPRK Aceh Barat Nomor: 005/13/II/DPRK/2019 yang ditujukan kepada pimpinan PT Mifa untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan eksekutif dan Komisi B & D DPRK Aceh Barat pada hari Selasa, yang dijadwalkan pada Hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 pukul 09.00 WIB, baru diterima reception Mifa pada sore hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 menjelang berakhirnya aktivitas administratif kantor. Ujar Shopan Kepada media wali-news.com VIA WhatsApp

“Kami sangat menyayangkan kebijakan administrasi DPRK yang selalu tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan waktu yang patut bagi pihak yang diundang atau akan dikunjungi, padahal terakhir kali pada pertemuan 28 Desember 2018 saat pihak DPRK, LSM, Masyarakat dan para jurnalis mengunjungi PT. Mifa Bersaudara, kami sudah memohon kepada Ketua Dewan yang terhormat agar bila ada undangan/pemberitahuan kunjungan hendaknya dapat memberikan waktu yang cukup antara undangan/pemberitahuan kunjungan dengan hari pelaksanaannya, sehingga pihak yang diundang dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu,” jelas Sophan

Kuasa Hukum Mifa juga menyampaikan, Bahwa terkait pemberitaan media siber yang mengabarkan ESDM, DLHK dan DISNAKERMOBDUK Provinsi Aceh juga tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRK Aceh Barat, klien kami bahkan tidak pernah diinformasikan bahwa DPRK juga mengundang dinas-dinas tersebut dalam RDP ini.

Tapi kalau ternyata permasalahannya sama seperti yang dialami klien kami, maka Kami pikir wajar dinas terkait tidak hadir, tempo antara undangan dan hari pelaksanaan cuma satu malam, bagaimana mau hadir.

“Menghadiri RDP dengan Ketua Dewan yang terhormat tentu tidak bisa disamakan dengan menghadiri pesta pribadi yang satu jam sebelum acara pun kalau diundang orang mungkin bisa hadir,” Tambanya

Sophan menegaskan bahwa kliennya sudah membalas surat Surat Undangan DPRK Aceh Barat Nomor: 005/13/II/DPRK/2019 tersebut, pada Rabu pagi (16/12018) yang intinya memohon maaf karena tidak dapat memenuhi panggilan pihak DPRK Aceh Barat sebab sudah ada agenda lain yang tidak dapat untuk tidak dipenuhi.

Sophan juga berharap kedepan pihak DPRK Aceh Barat bisa mengatur waktu pemanggilan dengan jadwal kehadiran atau kunjungan secara patut dan wajar. Ucapnya (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

1 Positif Covid-19 Saat Tim Asistensi Polda Aceh Lakukan Pemeriksaan di Perbatasan Tamiang-Sumut

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Tim Asistensi Polda Aceh