Ramli SE : Ekonomi Rakyat Lebih Utama Dari Pada Polemik Bendera

Ramli SE : Ekonomi Rakyat Lebih Utama Dari Pada Polemik Bendera

0

wali-news.com, Meulaboh – Polemik Bendera Aceh masih saja menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) padahal itu sudah selesai sejak Kementerian Dalam Negeri perihal Pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan nomor 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Itu surat pembatalannya kan pada tahun 2016 yang lalu, yang mana keputusan Mendagri mencabut beberapa pasal dalam Qanun nomor 3 Tahun 2013, kenapa baru diributkan sekarang,” kata Ramli SE Ketua DPRK Aceh Barat. Selasa (6/8/19), di ruang kerja.

Menurut Ramli SE, seharusnya Pejabat pemerintah tidak lagi memikirkan masalah itu-itu saja, namun sudah seharusnya Pemerintah Aceh dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif harus memikirkan nasib masyarakat Aceh.

“Yang harus di perdebatan adalah bagaimana menekan angka penganggaran dan kemiskinan. Dan mencari mencari solusi dengan merancang Program, pembangunan dan meningkatkan ekonomi untuk mensejahterahakan masyarakat Aceh.” Ujarnya.

Selama ini banyak terjadi Kontroversi dimana ada dua bendera yang muncul di Aceh, Alam Peudeung dan Bulan Bintang, keduanya memiliki sejarah tersendiri.

Dikatakannya, dari kedua bendera tersebut sebagian masyarakat ada yang memilih bendera Alam Peudeung yang merupakan bendera kerajaan Aceh, bendera ini diakui oleh tokoh Sejarah Aceh dan dikenal di dunia Internasional dimasa kejayaan kesultanan Aceh pada Abad ke 16 yang lalu.

Ketua DPRK, menambahkan, saat ini banyak timbul pertanyaan dari berbagai kalangan terkait masalah bendera Aceh, sementara itu sudah terdengar isu polemik pembatalan dan pencabutan beberapa pasal di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera Aceh yang disahkan oleh DPRA pada tanggal 15 Mei 2016 melalui keputusan Mendagri nomor 188.34-479. kalau udah seperti itu buat apa lagi harus di tunggu lebih baik memikirkan yang sudah nyata dan jelas terkait Bendera Aceh.

“Seharusnya kita sudah memikirkan nasib Masyarakat, karena itu lebih penting, jika pejabat yang duduk di kursi pemerintah sibuk dengan hal yang tidak memberikan manfaat, maka siapa lagi yang memikirkan nasib masyarakat Aceh,” cetusnya

Dikutip dari Kompasiana.com, pada (16/7/19) tulisan Abu Hamzah seorang peneliti/sejarawan, yang menjelaskan tentang sejarah Bendera Alam Peudeung atau kerap disebut pada masanya sebagai Alam Zulfikar, Bendera ini bermotif pedang tunggal dan bulan bintang yang dibuat oleh Ali Mughayat Syah, Sultan Aceh pertama yang memimpin Aceh dari tahun 916-936 H atau sekitar tahun 1511-1530 M.

Salah satu catatan tentang Bendera Alam Peudeung dirangkum dalam salah satu hadist maja Aceh; “Di Aceh na Alam Peudeung, Cap sikureung bak jaroe raja, dari Aceh sampoe u Pahang, Hana soe tentang Iskandar Muda, Iskandar Tsani duk keu geulanto, Lako Putro Tajul Mulia”.

Dari sumber yang lain yaitu tulisan dari Azwar AG, S.Pd, alumni FKIP Sejarah, pada Kompasiana.com. mengatakan bendera Alam Peudeung merupakan bendera yang telah dipakai sejak Kerajaan Aceh diperintah oleh Ali Mughayat Syah.

Bendera Alam Peudeung, sudah diresmikan sebagai bendera rakyat sejak tahun 1412 M oleh kerajan-kerajaan Aceh bersatu, dengan bukti-bukti sejarah yang masih terdokumentasi, dapat dipastikan bhwa tahun 1412 bendera Alam Peudeung sudah resmi dipakai rakyat Aceh. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Alami Lumpuh, Nurdin Warga Butuh Cot Jurumudi Arongan Lambalek Butuh Perhatian

wali-news.com, Meulaboh – Sejak jatuh sakit, kondisi Nurdin