Ratusan Aliansi GEBRAK Gemuruhkan Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ratusan Aliansi GEBRAK Gemuruhkan Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Ratusan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari buruh dan mahasiswa Lampung, gemuruhkan aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Massa melakukan aksi dengan longmarch dari Lapangan Baruna Ria Panjang menuju ke Tugu Pertigaan Pelabuhan Panjang dengan menggunakan kendaraan motor dan mobil (16/03/20).

Ketua LMND-DN, Kristina Tia Ayu mengatakan “Aksi hari ini untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai pasal-pasal dalam RUU tersebut merupakan kepentingan dari para pemilik modal, investor, dan pengusaha lainnya.”

Pemerintah sampai saat ini bersifat main-main dengan tidak mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, serta mengesampingkan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Harusnya pemerintah segera mengesahkan RUU yang bersifat positif, bukan RUU yang menjadi pesanan para pengusaha, jelas Kristin.

Konsep Omnibus Law belum memiliki dasar hukum di Indonesia dan diperlukan revisi terlebih dahulu terhadap UU No. 12 tahun 2011 dan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian konsep Omnibus Law disusun sebagai produk hukum yang selevel dengan undang-undang oleh karenanya harus sesuai dengan prinsip dan standar pembentukan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi, transparan, dan akuntabel.

Namun, hadirnya konsep Omnibus Law menambah ketidakjelasan peraturan dan menimbulkan masalah baru, seperti RUU Cipta Kerja yang dibuat untuk mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Pembuatan konsep tersebut juga terhitung sangat cepat dan cacat prosedural, pasalnya proses pembuatan dan penyusunannya tidak transparan terhadap rakyat terutama bagi kalangan serikat buruh.

Ketua FSBKU-KSN Lampung, Tri Susilo korlap aksi, mengatakan “GEBRAK dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena merugikan banyak kalangan, bukan hanya dari pekerja tapi dari seluruh rakyat Indonesia, baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan hukum”.

RUU Omnibus Law ini tidak mencerminkan demokrasi yang sejati, melainkan merupakan cerminan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan demokrasi untuk kepentingan kelompoknya atau pengusaha. Mereka hanya mengutamakan kepentingannya dan mendiskriminasi kaum buruh dengan memberikan upah yang sangat minimum, jelas Susilo.

RUU Cipta kerja dapat diimplikasikan sebagai tiga hal : pertama, Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah produk hukum yang sepenuhnya diperuntukan untuk melayani kepentingan investasi untuk datang ke Indonesia. Kedua, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak sepenuhnya mendengarkan aspirasi masyarakat untuk supaya diberhentikan karena tidak sesuai dengan keadilan hukum. Ketiga, Omnibus Law berdampak pada sektor-sektor lain, seperti agria yang mana aturan ini mengatur izin-izin Hak Guna Usaha (HGU) yang akan diperpanjang, kemudian disektor lingkungan akan menghilangkan suatu analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Maka dari itu, dalam hal ini aliansi GEBRAK menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu :

  1. Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
  2. Cabut PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan
  3. Sahkan RUU PKS
  4. Tolak RUU Ketahanan Keluarga
  5. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis

 

Editor : Ikhsan

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Update Siaran Pers Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung

wali-news.com, Bandar Lampung – Tim Gugus tugas penanganan