Respon Masalah Hukum Dan Polemik Antara Pusat Dan Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah Gelar Bedah Kasus

Respon Masalah Hukum Dan Polemik Antara Pusat Dan Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah Gelar Bedah Kasus

0
wali-news.com, Banda Aceh – Fakultas Hukum Unsyiah melalui Laboratorium Klinis Hukum bekerjasama dengan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala melaksanakan Bedah Kasus di Aula Fakultas Hukum Universitas​ Syiah Kuala, Banda Aceh, Jum’at (15/9/2017).
Bedah Kasus ini mengambil tema “Uji Konstitusionalitas UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945, Studi Kasus Atas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UU Pemerintahan Aceh.
Wakil Dekan (Wadek) I Fakultas Hukum Unsyiah Dr.  Azhari Yahya, S.H., MCL.,  MA menyatakan bahwa kegiatan Bedah Kasus ini merupakan wujud manifestasi peran dan kontribusi kampus dalam mewujudkan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsyiah, khususnya Fakultas Hukum Unsyiah yaitu di bidang Pengabdian Masyarakat disamping bidang Pendidikan dan penelitian.
“Selain itu,  kegiatan bedah kasus ini juga sebagai langkah responsif yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unsyiah terhadap setiap polemik hukum yang timbul serta terhadap berbagai Kebijakan nasional yang berdampak terhadap Aceh,” ujarnya.
Dikatakannya, Fakultas Hukum Unsyiah bertekad akan mendedikasikan intelekualitasnya secara institusional untuk turut ambil bagian dalam upaya membantu menyelesaikan setiap polemik hukum dan kebijakan yang terjadi termasuk yang berdampak terhadap  Aceh.
Sementara itu, Ketua Laboratorium Klinis Hukum pada Fakultas Hukum Unsyiah Kurniawan S, S. H., LL.M yang juga sebagai penyelenggara kegiatan dalam menjelaskan bahwa kegiatan Bedah Kasus ini sebagai wujud manifestasi kontribusi terbaik Universitas Syiah Kuala.
“Melalui Fakultas Hukum sebagai jantung hati rakyat Aceh kita membangun Aceh melalui Pengawalan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang ada dalam bingkai hukum nasional,” sebutnya.
Selain itu,  dia berharap dengan adanya kegiatan bedah kasus ini juga kiranya dapat menjadi sarana untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman disamping juga dapat meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi semua warga negara Indonesia baik para mahasiswa, para praktisi,  para aktifis serta masyarakat Aceh pada umumnya.
Prof. Dr. Faisal A. Rani,  S.H., M.Hum sebagai salah satu Panelis dalam bedah kasus tersebut  menegaskan bahwa Uji Konstitusionalitas (Uji Materiil) UU pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dimungkinkan untuk dilakukan bilamana adanya kerugian konstitusional yang dialami baik oleh seseorang maupun secara institusional.
Adapun Zainal Abidin, S.H., M.Si., MH menyarankan kepada Para Kuasa Hukum Pemohon agar selain mengajukan Uji Materiil juga secara bersamaan mengajukan Uji Formiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Saran yang sama juga disampaikan oleh Sufyan,  S.H., M.H. kepada Kuasa Hukum Pemohon. Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir juga Kuasa Hukum Pemohon (atas nama Kautsar dan Tiong)  yaitu Maulana Ridha, S.H

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

1 Positif Covid-19 Saat Tim Asistensi Polda Aceh Lakukan Pemeriksaan di Perbatasan Tamiang-Sumut

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Tim Asistensi Polda Aceh