Konsolidasi Gebrak Babel (Ist.)
Pangkalpinang, Wali-News.com – Sejumlah mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) melakukan konsolidasi Gerakan Bersama Rakyat Babel (Gebrak Babel) dengan tema Situasi Darurat Nasional (15/4). Konsolidasi yang dihadiri dari beberapa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus yang ada di Kep. Babel antara lain Ketua BEM IAIN SAS Babel, Polman Babel, Stisipol Pahlawan 12, Poltekes Pangkalpinang dan STIE Pertiba.
Ketua BEM IAIN SAS Babel, Okta Renaldi mengatakan konsolidasi Gebrak Babel membahas beberapa isu nasional seperti Kenaikan harga kebutuhan pokok, Kenaikan Tarif PPN 11%, Mega Proyek IKN, Rezim Oligarki, Dinasti dan KKN. Melalui konsolidasi Ketua BEM dan elemen mahasiswa serta masyakat agar dapat menyamakan pandangan terkait permasalahan isu nasional yang terus bergulir hingga saat ini.
Kelanjutan dari konsolidasi akan direncanakan aksi yang mengundang DPR RI perwakilan Babel oleh Gebrak Babel dalam menyikapi beberapa permasalahan isu nasional saat ini, akan tetapi belum dapat dipastikan terkait waktu dari rencana aksi yang akan dilakukan. Rencananya aksi akan diikuti oleh elemen mahasiswa dan masyarakat.
“Kami mencoba untuk menggalakan giat aksi dikantor DPRD Prov. Bangka Belitung, rencananya akan mengundang DPR RI perwakilan Babel agar turut hadir dalam aksi tersebut. Diharapkan DPR RI dapat hadir karena adalah mereka repersentasi dari masyarakat Babel ditataran pemerintah pusat.” ujar Okta.
Rencananya pada aksi mendatang akan ada pembacaan tuntutan mahasiswa dan masyarakat kepada DPR RI terkait isu nasional atas dasar kepentingan bersama khususnya masyarakat Babel.
Ketua BEM Polman Babel, Imam Subarkah mengatakan melalui konsolidasi Gebrak Babel penyamaan presepsi terkait isu nasional dapat di satukan. Pada rencana aksi mendatang Gebrak Babel akan melibatkan mahasiswa dan masyarakat.
“Diharapkan masyarakat ikut serta dalam kegiatan aksi mendatang. Selain itu terkait maraknya isu nasional dari aspek ekonomi hingga politik, maka diharapkan agar pemerintah terlebih dahulu memperharikan rakyat sebelum membuat kebijakan.” tutup Imam Subarkah. (RA/WN)
