Wali-news.com, Yogyakarta – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Jogja didorong untuk menyiapkan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah secara jangka panjang. Termasuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengendalikan inflasi daerah di Kota Jogja.
Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja, Sumadi menilai walaupun pandemi Covid-19 sudah agak membaik, tapi ekonomi global selalu terjadi perubahan-perubahan cukup berat yang mempengaruhi inflasi. Pihaknya menyebut tingkat inflasi di Jogja yang paling besar dipengaruhi oleh indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Termasuk kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng yang salah satu sebabnya terkendala pasokan dari Semarang.
“Beberapa bulan lalu harga barang bahan pokok terkendala pasokan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini. Untuk mengendalikan inflasi ini perlu kerja sama antar setiap pemangku kepentingan dan antar daerah,” kata Sumadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) koordinasi dan sinkronisasi program pengendalian inflasi Kota Yogyakarta di Balai Kota, Rabu, 24 Agustus 2022.
Pemkot Yogyakarta telah menetapkan keputusan Walikota Yogyakarta No 169 tahun 2022 tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024. Keputusan itu memuat strategi kunci 4K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Empat strategis itu dijabarkan dalam program kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi di beberapa perangkat daerah Pemkot Jogja.
“Kita sudah punya regulasi tentang TPID. Saya apresiasi dan mendukung bagaimana kita untuk berdiskusi, berkoordinasi terkait persoalan dan langkah ke depan bagi TPID untuk pengendalian inflasi daerah,” paparnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Pemkot Jogja, Raden Roro Andarini menyampaikan tujuan kegiatan FGD itu untuk monitoring dan evaluasi terhadap tingkat inflasi di Kota Jogja. Di samping itu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah Pemkot Jogja dengan stakeholder terkait.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Jogja Aman Yuriadijaya selaku keynote speaker FGD mendorong TPID agar membuat kebijakan pengendalian inflasi daerah secara jangka panjang.
Produk riset dari Bank Indonesia terkait inflasi daerah bisa menjadi dasar menyiapkan peta jalan pengendalian inflasi daerah jangka panjang. Misalnya perilaku mahasiswa yang indekos yang bisa mempengaruhi inflasi dan kebutuhan wisatawan di Jogja.
“Bagaimana TPID tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek terkait sikap reaktif terhadap kondisi pasar. Tapi jangka panjang kendalikan inflasi. Bagaimana membangun kebijakan yang lebih panjang,” tambahnya.(Abraar)
Editor : Abdar
