Terkait Ombudsman Tolak Pembelian Pesawat, Ini Kata Ketua LEMKASPA

Terkait Ombudsman Tolak Pembelian Pesawat, Ini Kata Ketua LEMKASPA

0

Banda Aceh (WN) – Komentar Kepala Ombudsman Aceh, Dr. Taqwaddin terkait pengadaan Pesawat jenis N219 oleh pihak Pemerintah Aceh, direspon oleh Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (LEMKASPA) Samsul Bahri M.Si, Rabu (11/12/2019).

Ketua Lemkaspa meminta pihak Ombudsman Aceh untuk membaca ulang Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang fungsi dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga Negara yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelayanan publik, ungkap ketua Lemkaspa kepada awak media.

Sebelumnya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin, secara tegas menolak rencana Pemerintah Aceh pengadaan pesawat terbang jenis N219. Dr. Taqwaddin, juga mendorong DPRA agar tidak menyetujui anggaran pengadaan pesawat oleh pemerintah Aceh, untuk menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan pulau-pulau terluar apabila terjadi bencana alam, orang sakit serta pengawasan sumberdaya alam sektor kelautan dan perikanan Aceh yang kerap terjadi aksi illegal fishing.

Dalam undang-undang no 37 tahun 2008 disitu jelas fungsi dan wewenang ombudsman dimana disitu dijelaskan bahwa, Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kemudian dalam pasal 1, ayat 7 disebutkan, Ombudsman merekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

“dalam ketentuan tersebut sudah sangat jelas wewenang Ombusman hanya bersifat mengawasi penyelenggara negara kepada publik, tidak disebutkan Ombusman memiliki wewenang untuk menolak kebijakan yang dputuskan oleh pemerintah daerah.” cetus Ketua Lemkaspa.

lebih lanjut ungkap dirinya, dalam undang-undang no 37 tahun 2008 tidak disebutkan, yang bahwa ombudsman memiliki wewenang untuk menolak kebijakan Pemerintah daerah, kerena di lembaga ombudsman bukan lembaga LSM, kalau LSM sah-sah saja menolak kebijakan pemerintah daerah.

Selama ini tambah Samsul, Keberadaan Ombusman Provinsi Aceh tidak berperan sama sekali dalam proses penyelenggaran pelayanan publik di Aceh, banyak permasalahan yang tidak ditindak lanjut untuk proses penyelesaian baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun kasus-kasus diberitakan oleh media massa.

Kalau lembaga itu diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran publik yang transparansi, kenapa waktu kasus-kasus sebelumnya tidak pernah berkomentar, Kasus BPSDM yang jelas-jelas terjadi Nepotisme dan menghebohkan publik, lagi-lagi Ombudsman tidak memberikan komentar apapun, padahal kasus tersebut jelas ada unsur nepotismenya. Seharusnya Ombudsman langsung turun tangan menindak dinas tersebut sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan oleh negara,” pungkas Samsul (Red)***

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Rumah Yatim Terima Bantuan Dari Satbrimob Polda Aceh dan Bhayangkari

Banda Aceh – Personil Satbrimob Polda Aceh dan Pengurus