Tolak Intervensi Umat Beragama, KGPM-GAMKI Datangi Gedung DPRD Sulut

Tolak Intervensi Umat Beragama, KGPM-GAMKI Datangi Gedung DPRD Sulut

0

MANADO (Wali-News.com) – Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, membuat beberapa pihak keagaaman menolak terhadap rancangan tersebut. Salah satunya ialah Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mendatangi Gedung DPRD Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasinya dalam penolakan RUU tersebut pada (31/10/2018).

RUU tersebut dianggap akan semakin mempersekusi umat beragama khususnya agama Kristen, dimana terdapat pembatasan jumlah anggota dalam pelaksanaan pendidikan non formal, seperti sekolah minggu dan kateksasi. Adapun tuntutan massa tersebut ialah junjung tinggi kebebasan memeluk agama dan kepercayaan Warga Negara Indonesia (WNI), hentikan proses pembahasan Rencana Undang Undang (RUU) tentang Pesantren dan pendidikan keagamaan yang membahas soal syarat pembatasan jumlah minimal peserta dan izin penyelenggaraan, tolak segala bentuk pelemahan terhadap proses pendidikan keagamaan Kristen Non Formal, khususnya pelaksaan sekolah minggu dan katekisasi, dan tolak segala bentuk upaya intervensi negara terhadap agama.

“Banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia penolakan terhadap pembangunan gereja maupun ibadah umat Kristen, dengan adanya RUU yang membatasi jumlah anggota yang melakukan sekolah minggu akan semakin mempersekusi umat Kristen kedepannya. Karena tertulis pada Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama”, ujar Roy Liow selaku koordinator lapangan dalam orasinya.

Pada aksi tersebut, DPRD Sulut menerima massa yang berasal dari kalangan mahasiswa berbagai kampus tersebut untuk melakukan diskusi di dalam Gedung DPRD. Dalam diskusi tersebut, mahasiswa diperkenankan untuk menyampaikan aspirasinya agar diteruskan oleh anggota DPRD Prov. Sulut.

“Bersangkutan dengan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kami menilai perancangan UU ini tidak mengedukasi dan sudah banyak yang menolak, termasuk PGI selaku pimpinan gereja Indonesia. Pada RUU pasal 69 ayat 1-3 dan pasal 70 tentang pembatasan jumlah anggota pelaksanaan pendidikan non formal, seperti sekolah minggu dan katekisasi, menunjukkan bahwa kurangnya edukasi terhadap anggota DPR terkait peribadatan. Untuk itu, sebagai umat Kristen sangat menolak apabila Undang-Undang tersebut disahkan nantinya”, ujar Kristianto Maradesa selaku perwakilan dari GAMKI.

 

Anggota DPRD Sulut sangat mengapresiasi usaha dari para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan setuju untuk menolak terkait isi dari RUU tersebut.

“RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sampai saat ini sebenarnya belum kepada tahap pembahasan yang menghadirkan seluruh elemen terkait permasalahan ini. Anggota DPR RI yang mewakili Prov.Sulut juga sangat terbatas dan tidak mengemban jabatan terkait hal ini. Namun sangat diapresiasi usaha para mahasiswa, DPRD Prov. Sulut akan berjuang untuk menyampaikan aspirasi ini dan kami sangat setuju dalam hal penolakan adanya intervensi agama khususnya dalam hal peribadatan”, ujar Andrei Angouw selaku Ketua DPRD Sulawesi Utara.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa

wali-news.com, Opini – Polisi Israel dilaporkan menyerang jemaah Muslim