TRK : Sudah DPRA Lemah, Saat Ini Aceh Juga Dikelola Orang yang Tidak Tepat

TRK : Sudah DPRA Lemah, Saat Ini Aceh Juga Dikelola Orang yang Tidak Tepat

0

Wali-News.com, Banda Aceh– Anggota DPRA dari Fraksi Partai Golkar, Teuku Raja Keumangan mengkritik cara pengelolaan Pemerintah Aceh oleh Gubernur Nova Iriansyah saat ini

Hal itu disampaikan oleh Teuku Raja Keumangan dalam diskusi Haba Keude Kupi yang diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa Rakyat Aceh (Amarah) di salah satu warung kopi kekinian dengan tema “Refleksi Pemerintahan Aceh 2021” pada Jumat (7/1/2022).

Menurut anggota DPRA dari Dapil 10 yang akrab disapa TRK tersebut, kondisi Aceh seperti sekarang ini disebabkan karena pengelolaan Aceh diserahkan kepada orang yang tidak tepat

Misalnya pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) yang akan berakhir ditahun 2022 atau selama 20 tahun, seharusnya sudah mampu membuat Aceh maju, tetapi yang terjadi justru sebaliknya

Selain itu, amburadurnya tata kelola Pemerintah Aceh saat ini hingga tingginya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh proses pelelangan proyek-proyek oleh Pemerintah Aceh yang terlambat dan bermasalah

Hal ini disebabkan karena pelelangan paket proyek tersebut dilakukan satu pintu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga ULP tidak mampu bekerja maksimal dengan banyaknya paket yang harus dilelang

“Jadi melalui pansus kami sudah melakukan pengawasan tentang itu, kemarin juga sudah merekomendasikan kepada Gubernur untuk mengembalikan pelelangan proyek melalui dinas-dinas terkait” ujarnya

Disisi lain, secara kelembagaan DPRA juga lemah karena masing-masing anggota DPRA tidak bisa bersatu dengan berbagai kepentingan partai masing-masing

“Misalnya pembahasan anggaran dilakukan dalam jangka waktu yang mendesak sehingga kami tidak maksimal mempelajarinya, jadi DPRA seperti ditipu oleh SKPA”. Sebutnya

Sebab itu, TRK melihat DPRA periode saat ini seperti tidak lagi setara dengan eksekutif, belum lagi, lanjut TRK, kondisi di DPRA sendiri juga tidak satu suara dengan berbagai latar belakang dan kepentingan masing-masing partai kondisi tersebut akhirnya menyebakan fungsi pengawasan oleh DPR

Menurutnya, kekuatan DPRA itu ada secara kelembagaan bukan pada masing-masing anggota, sehingga dorongan agar pelaksanaan fungsi pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal juga harus ditujukan kepada pimpinan DPRA

“Jadi dorong Pimpinan DPRA untuk membentuk tim evaluasi RPJM Aceh, apakah sudah terlaksana atau tidak, karena sebenarnya DPRA itu kuat, tetapi lemah seperti ini karena tidak ada kekompokan sesama anggota DPRA itu sendiri”. Kata TRK

Selain itu, TRK juga mendorong agar Bappeda Aceh membuka akses dokumen APBA 2021 sehingga bisa diketahui dan dikritisi oleh publik

Oleh sebab itu, TRK menghimbau agar masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Aceh saat ini

“Jadi kalau pelaksanaan fungsi pengawasan oleh legislatif tidak maksimal, mayarakat dan elemen sipil harus melakukan fungsi pengawasannya dengan berbagai cara yang dijamin oleh undang-undang, supaya kami di DPRA tidak enjoy-enjoy saja”. Harapnya. [MM]

Editor : Muslim

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Poster Bencana Melanda, Rakyat Sengsara Gubernur Kemana? Bertebaran di Kota Banda Aceh

Wali-News.com, Banda Aceh– Sejumlah spanduk berisi sindiran dan