WALHI Aceh : Pembangunan Proyek Multy Years Kegiatan Illegal

WALHI Aceh : Pembangunan Proyek Multy Years Kegiatan Illegal

0


Wali-news, Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) Aceh mennganggap proyek multy years merupakan kegiatan illegal, Demikian ucap Muhammad Nur, SH, Eksekutif Direktur, Kamis (24/09/2020), di Banda Aceh.

Menurutnya, selain idak memiliki dokumen AMDAL, Terbukti dengan tidak dapat dipenuhinya permintaan dokumen AMDAL oleh DLHK Aceh.

Dari hasil akses informasi WALHI Aceh ke DLHK Aceh perihal permintaan dokumen AMDAL, dimana dalam surat balasan DLHK Nomor 660/3561/II tanggal 11 September 2020, bahwa informasi yang di ajukan oleh WALHI Aceh belum dapat di penuhi.

Artinya Pemerintah Aceh sudah melakukan perencanaan secara illegal yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan,Jelas Muhammad Nur.


Seharusnya Pemerintah Aceh mengedepankan etika hukum lingkungan hidup dalam setiap perencanaan pembangunan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Sementara di ayat (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan.
Pembanguan Ruas Jalan dalam kawasan hutan lindung juga harus dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Namun itu semua hiingga kini WALHI Aceh belum mendapatkan dokumen terkait IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IPPKH menjadi keharusan kegiatan pembangunan dalam kawasan hutan lindung maupun konservasi.

Di tambahkan, Berdasarkan Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.

Sedangkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.7 / MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/2019 tentang perubahan atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / MenLHK/ Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pembangunan jalan yang dilakukan dalam kawasan hutan seharusnya mempertimbang kawasan hutan lindung sebagai sumber air, dan juga dampak hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat.


Menurut Muhammad Nur, Pembangunan 14 ruas jalan tersebut sebenarnya sudah bisa dihentikan karena DPRA sudah menolak dan membatalkan MoU.

Dengan dikeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Nomor 12/DPRA/2020 Tentang Pembatalan terhadap kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan beberapa Proyek melalui Penganggaran tahun jamak (Multy Years) Tahun anggaran 2020.


WALHI Aceh menduga Pemerintah Aceh memaksa kehendak untuk pembangunan 14 Ruas Jalan dalam kawasan hutan, sedangkan sumber anggaran pembangunan jalan tersebut tidak disepakati oleh DPRA.

WALHI akan melakukan upaya hukum sebagai fungsi control masyarakat terhadap proyek infrastruktur dalam kawasan hutan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan pengadilan, Tegas Eksekutif Direktur WALHI Aceh.(SM)

Editor : Nurmala

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Gelapkan Uang Penjualan Mobil Titipan, Pemilik showroom Duta Mobil di Ciduk Polisi

Wali-news, Banda Aceh – Kepolisian Daerah Aceh, Jumat