Walhi Babel : Industri Ekstraktif Mempengaruhi Perkembangan Lingkungan Hidup di Bangka Belitung

Walhi Babel : Industri Ekstraktif Mempengaruhi Perkembangan Lingkungan Hidup di Bangka Belitung

0
Direktur Eksekutif Walhi Babel Jessix Amundian

Pangkalpinang, Wali-News.com –  Industri ekstraktif dinilai menjadi salah satu penyebab utama bergesernya fungsi lingkungan di Prov. Kep. Bangka Belitung (Babel).

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung (Babel), Jessix Amundian, industri ekstraktif di Babel –meliputi pertambangan timah, perkebunan monokultur skala besar, dan Hutan Tanaman Industri (HTI)—telah mempengaruhi perkembangan lingkungan hidup di Babel.

“Selain pertimahan, perkebunan dalam skala besar seperti kelapa sawit, dan juga hutan tanaman industri sangat berkontribusi dalam hal deforestasi maupun degradasi soal hutan dan lahan,” ungkap Jessix.

Ditambahkan Jessix, salah satu bagian lingkungan yang paling terdampak industri ekstraktif di antaranya Daerah Aliran Sungai (DAS), bahkan kerusakan pada sumber mata air. Walhi Babel mencatat setidaknya ada 42 izin usaha produksi yang beroperasi di Daerah Aliran sungai (tubuh air).

“Berdasarkan dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2019, kualitas air di 11 sungai yang sungai yang berada di wilayah kepulauan bangka belitung tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas II dengan kategori tercemar ringan dan berat. Tercemarnya air ini jelas membahayakan lingkungan hidup dalam jangka panjang,” tegas Jessix.

 “Perubahan  tata guna lahan oleh kegiatan industri ekstraktif tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Babel. Oleh karena itu adanya kegiatan industri ekstraktif ini seperti pertambangan menjadi penyumbang terbesar perubahan tata guna lahan dan kerusakan lingkungan” ditambahkannya.

Besarnya pengaruh industri ekstraktif terhadap lingkungan tidak terlepas dari luasnya IUP lahan industri tersebut. WALHI Babel mencatat, data yang ada menyebutkan 1.261.316,41 hektar dari total 611 jumlah IUP kegiatan sektoral industri ekstraktif yang ada,  sekitar 68,37 persen dari total luas IUP tersebut, lahan di Babel dikuasai oleh kegiatan sektor tambang. Di laut pun, ungkap Jessix, tidak jauh berbeda.

“Berdasarkan temuan laporan dari masyarakat pesisir, telah terjadi kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat bagi makhluk hidup dan ini telah menyebabkan hasil tangkap nelayan kecil menjadi hilang dan berkurang,” tutur Jessix.

“Begitupun terhadap terumbu karang yang mengalami kehancuran. Ada sekitar 5.720 hektar dari 12 ribu hektar dari luas terumbu karang di Babel itu dalam keadaan rusak dan mati” jelasnya.

Menyikapi permasalahan tersebut, Jessix menyatakan Walhi Babel telah aktif melakukan audiensi kepada pihak eksekutif maupun legislatif untuk mendorong penindakan terhadap aksi-aksi yang merusak keberlanjutkan fungsi lingkungan.

“Kita mendesak bahwa pelaku industri ekstraktif punya tanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi izin usahanya. Namun persoalannya lemahnya pengawasan serta tidak adanya audit lingkungan untuk sebagai prasyarat bagi upaya perbaikan tata kelola dan pemulihan lingkungan hidup” ungkap Jessix.

“Desakan Walhi Babel juga sudah mencapai Kementerian. Bahkan dalam UU Minerba jelas ada unsur pidana jika wilayah IUP wajib dilakukan reklamasi dan pasca tambang” tutup Jessix. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada Beltim 2020, LBH KUBI: Unsur Delik Tindak Pidana Menghasut Tidak Terpenuhi

Pangkalpinang, Wali-News.com – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan