Walhi dan SP Sebay Lampung Bersinergi Tolak RUU Omnibus Law

Walhi dan SP Sebay Lampung Bersinergi Tolak RUU Omnibus Law

0

Wali-news.com, Bandar Lampung – Wahana Lingkungan (Walhi) bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan (SP) Sebay Lampung menggelar Diskusi Publik dengan tema “Potensi Ancaman Omnibus Law terhadap Perempuan dan Lingkungan”. (13/02/2020)

Diskusi ini dinarasumberi akademisi Hukum Unila Yusdiyanto, Ketua SP Sebay Lampung Armayanti Sanusi, Direktur Walhi Irfan Tri Musri. Diskusi ini menjelaskan tentang dampak negatif dari RUU Omnibus Law.

Direktur Walhi Irfan Tri Musri menjelaskan “RUU Omnibus Law adalah karpet merah bagi korporasi atau investor, tetapi merupakan lubang hitam bagi rakyat dan lingkungan.”

RUU Omnibus Law mengembalikan masa pemerintahan kembali kepada zaman Orde Baru, dimana seluruh kebijakan terpusat atau centralisasi dan tidak ada namanya otonomi daerah. Saya pun yakin bahwa omnibus law tidak akan menyelesaikan permasalahan terkait 6.300 Hektar kerusakan lingkungan di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya, ungkap Irfan Tri Musri, Direktur Walhi.

Hukum Unila Yusdiyanto juga menjelaskan  bahwa Omnibus law memiliki beberapa kelemahan terkait hilangnya hukum pidana bagi para investor, dimana omnibus law hanya akan memberikan sanksi dan peringatan, bukan pidana. Kedua, pembentukan RUU yang terlalu cepat, tergesa-gesa, dan tidak adanya keikutsertaan masyarakat langsung memicu terjadinya keganjilan. Ketiga, menghilangkan otonomi daerah dan kembalinya centralistik orde baru. Keempat, yudisial review akan semakin membingungkan karena terdapat peraturan yang memiliki power diatas tatanan hukum konstitusi negara yang menyebabkan bergesernya sistem demokrasi.

Ketua SP Sebay Lampung Armayanti Sanusi menjelaskan bahwasanya Omnibus law memiliki nilai positif terkait meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan dan dapat sedikit menyelesaikan permasalahan pengangguran, akan tetapi banyak memiliki kekurangan, seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang semakin dipermudah, serta pembuatan RUU tanpa keikutsertaan kaum perempuan. Selain itu, pembuatan RUU Omnibus Law tidak menyelesaikan permasalahan tentang pelecehan dan kekerasan pada perempuan yang sering terjadi di dunia kerja.

RUU Omnibus Law telah menimbulkan pro dan kontra di lingkup masyarakat, sehingga memicu terjadinya berbagai aksi penolakan. Dalam hal ini, Walhi dan SP Sebay Lampung sepakat untuk menolak RUU Cilaka yang hanya akan menguntungkan kaum investor.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Makassar Hanya Karantina Parsial, Tidak Lockdown

wali-news.com, Makassar – Pj Wali Kota Makassar, Iqbal