Wali Nanggroe Harus Jadi Juru Runding Pemerintah Vs DPRA Agar Kembali Mesra

Wali Nanggroe Harus Jadi Juru Runding Pemerintah Vs DPRA Agar Kembali Mesra

0

Penulis : Usman Lamreng/Akademisi

Konflik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh terjadi akibat buruknya komunikasi politik kedua belah pihak, sampai akhirnya DPRA melakukan Hak Interpelasi kepada pemerintah Aceh dibawah pemerintahan Plt. Gubernur Nova Iriansyah. Hak Interpelasi sebagai puncak kemarahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kepada Pemerintah Aceh, yang dianggap berbagai kebijakan seperti Refocusing anggaran Covid-19 yang tidak melibatkan DPRA dan dianggap tidak trasparan, sampai saat ini pemerintah Aceh belum menjelaskan secara terbuka penggunaan anggaran tersebut, masalah paket Multiyear, kebijakan Penanganan Covid-19 tidak jelas sehingga angka terpapar serta angka kematian terus bertambah, dan berbagai kebijakan lain yang dianggap belum berpihak pada rakyat.

Kisruk dua lembaga politik tersebut, sampai pada tahapan Hak Interpelasi, tentu akan membawa dampak yang besar pada dua lembaga politik, malah bisa lebih parah lagi berdampak pada partai politik. Bisa saja rakyat akan meninggalkan partai politik (Demokrat) yang sudah diberikan mandat, namun dalam berbagai kebijakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai contoh partai pengusung Plt Gubernur adalah Partai Demokrat, bisa saja para kader dan pemilih tetap akan berpindah memberikan suara mereka ke partai lain baik pada saat pilkada dan pemilu.

Hak Interpelasi juga akan mencoreng tinta merah pemerintahan Plt Gubernur Nova Iriansyah, beliau sebagai putra wilayah Tengah Aceh pertama yang mengukir sejarah sebagai Gubernur Aceh, seharusnya beliau harus membuktikan bahwa putra Aceh Tengah punya potensi besar dan dapat memberikan kontribusi pembangunan Aceh dengan melahirkan berbagai kebijakan untuk kemajuan Propinsi Aceh, dan dibanggakan oleh masyarakat Aceh Tengah sebagai putra terbaik dan pertama pengukir sejarah menjadi Gubernur Aceh. Bukan sebaliknya membuat kegaduhan politik, yang sampai akhirnya DPRA melakukan Hak Interpelasi. Seharusnya ini menjadi dasar pemikiran dan renungan bapak Plt Gubernur Nova Iriansyah, jangan sampai politik blunder beliau, menjadi tinta hitam buat Plt Gubernur sendiri sebagai Putra Aceh tengah dan satu satunya pemerintah Aceh yang di Interpelasi DPRA.

Kegaduhan politik dua lembaga politik ini, juga bisa saja dimamfaatkan oleh para elit politik yang berada di lingkaran Plt Gubernur Nova Iriansyah, untuk mendapatkan keuntungan politik dan finansial dengan mendapatkan paket. Artinya para elit dilingkaran Plt Gubernur memamfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politiknya.

Maka sudah seharusnya konflik dua lembaga politik ini di akhiri, dan diselesaikan dengan mediasi Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe sebagai penengah kisruk ini, dan kembali melakukan komunikasi politik dengan mengakomodir melakukan seperti transparansi anggaran Refocusing Covid-19, tinjau ulang lelang poyek multiyear dan sebagainya. Pekerjaan besar sudah menunggu adalah penanganan Covid-19, bersama-sama, seiring seirama menjalankan berbagai kebijakan dalam memutus rantai Covid-19 dan menurunkan angka kematian sehingga penanganan Covid-19 terlaksana dengan baik. Maka atas nama rakyat kami berharap konflik ini diakhiri.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

AMM Lakukan Aksi Mogok Makan di Halaman DPR Aceh

Wali-nees, Banda Acwh- Anak Muda Menggugat ( AMA)