Warga Temui Dewan, Minta Ruang Terbuka Hijau di Alu Naga Dicabut

Warga Temui Dewan, Minta Ruang Terbuka Hijau di Alu Naga Dicabut

0

wali-news.com, Banda Aceh – Masyarakat dari Desa Alu Naga, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menemui Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat, Senin (09/03/2020).

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta DPRK untuk membantu mereka agar Pemerintah Kota Banda Aceh melepaskan tanah warga dari status sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Warga Alu Naga, Bahren mengatakan, tanah mereka itu ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau pada 2009 lalu semasa Wali Kota Almarhum Mawardi Nurdin. Penetapan itu sebelumnya juga tidak diberitahukan kepada masyarakat.

“Tanah kami ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau pada 2009. Dan kami masyarakat tidak dikasih tahu sama sekali,” kata Bahren usai bertemu Komisi III DPRK Banda Aceh.

Bahren menyampaikan, dengan adanya status ruang terbuka hijau itu, mereka tidak bisa menjual tanahnya. Karena akan sulit keluar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga orang tidak mau membelinya.

“Makanya kami datang mengadu sama DPRK. Tolong cabut sebagai ruang terbuka hijau. Kami mau jual, kami sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi tolong dicabut,” pintanya.

Bahren menyebutkan, adapun tanah meraka yang telah ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau itu seluas 96 hektare, terbagi dari dua wilayah, yakni di Gampong Alu Naga dan Gampong Dayah Raya.

Karena itu, masyarakat sangat berharap Pemerintah Kota Banda Aceh segera mencabut status ruang terbuka hijau itu. Apalagi sejauh ini belum ada kejelasannya.

“Segera cabut ruang terbuka hijau di seluruh tanah masyarakat. Kalau tidak kita akan tempuh jalur hukum, dan akan demo. Biar masyarakat lain tahu,” tutur Bahren.

Dirinya menambahkan, jika status ruang terbuka hijau tesebut dicabut. Lokasi itu rencananya bakal dibangun tempat wisata seperti Kota Mandiri, Waterbom, taman bermain dan lain sebagainya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Bunyamin berjanji akan menjembatani dan menyelesaikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ke dewan.

Bahkan, pihaknya telah bersepakat untuk tahapan awal bakal mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar segera mencabut status ruang terbuka hijau dari atas tanah masyarakat tersebut.

“Saya selaku komisi yang menjembatani keluhan masyarakat, kami bersepakat mengeluarkan satu rekomendasi, untuk segera dicabut kembali RTH itu,” tegas Bunyamin.

Kata Bunyamin, untuk tahap pertama hanya rekomendasi yang bisa dewan tempuh, ini penting dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan.

Mungkin langkah itu yang akan kami tempuh, agar masyarakat tidak dirugikan. Karena dari 2009 belum ada kejelasan,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Bunyamin, pihaknya akan segera memanggil dinas terkait guna melihat data hasil revisi kawasan-kawasan yang masuk RTH di Banda Aceh.

“Ini perlu kita perjuangkan, karena ini menyangkut hajat masyarakat banyak. Sementara kami tempuh langkah itu,” pungkas Bunyamin.(Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Rumah Yatim Terima Bantuan Dari Satbrimob Polda Aceh dan Bhayangkari

Banda Aceh – Personil Satbrimob Polda Aceh dan Pengurus